Indonesia adalah negara dengan puluhan ribu pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Sebagai negara kesatuan tentu diharapkan adanya pemerataan fasilitas serta layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nya baik mereka yang ada di kota besar maupun masyarakat yang ada didaerah terpencil tanpa terkecuali.
Sayangnya, Luas Indonesia yang seharusnya bisa menjadi nilai lebih bagi kita sebagai masyarakat nya, seringkali justru menjadi penghambat lajunya peningkatan ekonomi masyarakat akibat tidak meratanya distribusi pelayanan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti soal kertas suara saja misalnya, tentu harus benar benar dapat didistribusikan hingga ke pelosok pelosok daerah.
Pengadaan barang dan jasa untuk lembaga lembaga pemerintah Indonesia mencapai angka Rp 684 triliun atau sekitar 30% dari anggaran negara. Selebihnya sekitar 60% bantuan asing dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa.Namun, masih diperlukan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pada sistem Pengadaan negara. Dengan begitu, kualitas infrastruktur, ketepatan waktu pembelanjaan pemerintah dan kinerja indonesia akan membaik.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) dan MCA Indonesia menggalakkan Proyek Modernisasi Pengadaan untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan disaat yang sama memastikan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang direncanakan.
Dan untuk mensosialisasikan hal ini pada masyarakat luas, pada tanggal 5 desember 2017, dilakukan Diskusi Media dan Radio Talkshow bertajuk " Pengadaan Publik Yang Modern untuk Indonesia Lebih Baik " di Tjikini Restoran & Cafe. Alhamdulillah pada acara tersebut aku pun berkesempatan hadir disana sebagai perwakilan dari Bunda Blogger Indonesia.
Dalam Acara yang mengundang Bapak Agus Prabowo selaku kepala LKPP tersebut dijelaskan bahwa Proyek Modernisasi Pengadaan senilai 73,2 juta dollar AS ini dirancang untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proyek ini diselenggarakan oleh MCA-Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa pemerintah ( LKPP ) di 44 unit layanan pengadaan ( ULP ) percontohan dari sekitar 600 ULP yang ada di Indonesia.
Proyek ini terbagi menjadi dua kegiatan utama dan enam komponen, berikut diantaranya...
• Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan Unit Layanan Pengadaab dan Profesionalisme personil pengadaan. kegiatan ini terdiri dari 4 komponen berikut.
1. Penguatan Kelembagaan ULP
Asistensi agar ULP menjadi mandiri dan permanen, didukung staf penuh waktu, diperkuat jabatan fungsional dan bekerja dengan basis manajemen kinerja pelayanan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas agar staf ULP lebih profesional, terampil melaksanakan proses pengadaan berorientasi nilai tambah dan mampu menggunakab perangkat yang sesuai.
3. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan ( PMIS )
Memperkuat sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui data warehouse dan bussiness intelligence, e-katalog, e-contract management pengadaan barang dan jasa
4. Kontrak Katalog
Mempersiapkan percontohan katalog ditingkat nasional dan lokal untuk didaftarkan dalam sistem e-katalog. Sistem Pengadaan ini menghemat waktu, energi, dan biaya bagi pengadaa barang/jasa yang rutin dan tersedia bebas dipasar sepertu seragam dan alat tulis.
• Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sistem prosedur dan regulasi terkait pengadaan publik, termasuk melalui pelibatan swasta dengan mekanisme kemitraan. terdiri dari komponen berikut.
5. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU )
6. Pengadaan Publik berkelajutan
Dalam acara tersebut juga diundang bapak Febri Hendri, selaku Koordinator Divisi Investigasi ICW. Beliau mengungkapkan kalau ICW akan selalu ikut mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini agar terhindar dari ulah jahat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ungkapan tersebut pun diamini oleh Bapak Lukas Adhiyakso, selaku Deputi Direktur Eksekutif MCA Indonesia, sesuai dengan visi dan misi nya MCA Indonesia akan terus mendukung serta mengawal proses Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini.
Dengan adanya reformasi Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diharapkan dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik.
Amiin, menjadikan masyakat lebih baik
BalasHapusMamak mah ikutan puyeng aja deh klo ngomongin soal pengadaan barang karena selain rawan bgt korupsi, kurang paham juga dg hal ini wkwkwk
BalasHapusmakanya kudu diawasi mak...
HapusPasti ada pro dan kontra untuk suatu kebaikan... Demi masyakat banyak pasti laa
BalasHapusIya ya semoga pengadaan lebih cepat dan tepat sasaran. Ga kebanyakan dipotong sana-sini.
BalasHapuspotong memotong ini nih yang jadi akar masalahnya... hihihi
HapusJabatan ini mengandung bnyak resiko, hrs kuat2 Iman riskan dng korupsi atau suap mnyuap mudh2an kesanny gk Ada LG kasus yg slh dr pngadaaan barang pemerinthn maupun swasta
BalasHapuskita juga harus berperan aktif mengawasi ya mbak...
HapusAamiin mba semoga juga bebas korupsi ya...untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masalah pengadaan barang memang rentan korupsi..
BalasHapusdemi Indonesia yang lebih baik...
HapusBerasa kayak jadi PNS ya belajar kayak gini tapi kita emang perlu tau jg.
BalasHapusbetull kita juga wajib tau dan ikut mengawasi sebisa kita... paling ga ya lamgsubg lapor aja kalau ada hal yang mencurigakan
HapusBetul banget pengadaan barang ini salah satu kendala tersendatnya perkembangan perekonomian.
BalasHapusnah itu dia mbak... makanya kita harus berperan aktif ikut mengawasi ya...
HapusOh berarti jgvharus hati hati dunk kalau ada atasan yg nakal, kalau disuruh tanda tangan tp ga jelas. . bisa jadi tersangka korupsi kan. Memang harus byk yg bantu mengawasi ys biar aman
BalasHapuskita juga boleh banget kok ikut mengawasi...
HapusSemoga dana proyek pengadaan ini benar2 dapat membantu pemerintah Indonesia, dan benar2 digunakan untuk hal yg semestinya..
BalasHapusaamiin... untuk Indonesia yang lebih baik
Hapus